Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Industri Menengah*

Persyaratan
  • Permohonan Perluasan Usaha Industri (IPUI)
  • Fotocopy KTP Pemohon
  • Fotocopy perizinan berupa Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan dan Izin Usaha Industri.
  • Fotocopy Akta Pendirian perusahaan dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM, dan perubahannya (apabila ada).
  • NPWP perusahaan.
  • Fotocopy legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari:

  1. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa: (1) Perjanjian pengingkatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau (2) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau (3) sertifikat Hak Atas Tanah, dan (4) IMB; atau
  2. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri,
  3. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila: (1) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau (2) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi, (3) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan.
  • Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri.
  • Fotocopy dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
  • Fotocopy Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL.
  • LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian LKPM.
  • Dokumen rencana Perluasan. Data Industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional
  • Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
  • Rekomendasi Dari OPD Teknis
 
No Mekanisme Pelayanan
No Dasar Hukum Pelayanan
Definisi
Biaya

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU & PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

  

Jl. M. Syafei No. 10, Kecamatan Pariaman Tengah, Kp. Perak, Pariaman Tengah, Sumatera Barat 25513

  Telepon : (0751) - 4784539
Faksimile : (0751) - 4784539
  dpmptp.pdprm@gmail.com

© 2017 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN