Padang Pariaman Miliki Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik

Padang Pariaman, sumbarsatu.com--Mengawali tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki paradigma baru dalam pelayanan publik khususnya pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian. Kini, pelayanan berbasis elektronik, yaitu menerapkan sistem Informasi pelayanan perizinan terpadu (SIPPADU) yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.

SIPPADU ini merupakan aplikasi pelayanan perizinan yang direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah dilakukan Nota Kesepahaman dengan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni di Sidoarjo, di Jawa Timur pada bulan November 2016 yang lalu.

"Insya Allah, saat ini sedang persiapan SIPPADU baik aplikasi maupun SOP-nya. Jadi kita komitmen beri pelayanan yang transparan, profesional dan anti pungutan liar," kata Kadis Penanaman Hendra Aswara saat sedang uji coba SIPADDU di Ruang Pelayanan, Padang Pariaman, Selasa (31/1/2017).

Saat ini, kata Hendra, dinasnya sedang mengkaji beberapa ijin yang bisa selesai dalam satu hari atau hitungan jam. Antara lain pengurusan izin tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Dengan catatan, apabila persyaratan lengkap dan pejabat yang menandatangani berada di tempat.

"Untuk izin yang tidak perlu cek lapangan seperti TDP, SIUP dan SIUJK, kita terapkan One Day Service. Bila perlu sejam selesai. Ketiga izin itu pun gratis. Apabila syarat lengkap dan pejabat berada ditempat," kata Hendra.

Untuk pelayanan perizinan, Hendra akan membentuk tim teknis lintas sektoral dalam proses pelayanan. Tim teknks tersebut ditetapkan melalui SK Bupati yang bertugas sesuai kemampuan bidang masing-masing.

"Kita berkolaborasi dengan SKPD teknis, untuk rekomendasi pelayanan perizinan," kata mantan Kabag Humas itu.

Ditambahkannya bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2006, terdapat 90 Perizinan yang dikelola SKPD. Namun belum semua perizinan yang dikelola oleh PTSP. Namun tahun ini ditargetkan seluruh pelayanan sudah ditangani oleh PTSP.

"Masih ada puluhan perizinan yang dikelola di beberapa SKPD seperi Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan lainnya" ujar Pria Kelahiran 26 September 1981 itu.

Terkait pencegahan Pungutan Liar (Pungli) dalam pengurusan perizinan, Hendra akan memberikan sanksi tegas untuk pelaku atau oknum yang meresahkan masyarakat. (SSC)

Dilihat: 28

 

Kontak

Silakan menghubungi kami melalui info berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU & PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

  

Jl. M. Syafei No. 10, Kecamatan Pariaman Tengah, Kp. Perak, Pariaman Tengah, Sumatera Barat 25513

  Telepon : (0751) 93934
Faksimile : (0751) 93934
  bpm_k2t@padangpariamankab.go.id

© 2017 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN